Webinar "Apakah Asesmen Nasional Dapat Menjadi Pengungkit Mutu Pendidikan?"

NFEC, Depok - Sabtu, 21 Agustus 2021

NF Education Center (NFEC) menyelengggarakan seminar virtual (webinar) dengan tema diskusi “Apakah Asesmen Nasional Dapat Menjadi Pengungkit Mutu Pendidikan Nasional”. Pada sesi Pembukaan Rahmat Syehani, Direktur NF Education Center menekankan pemerintah memiliki tugas utama bahwa setiap individu anak Indonesia harus dipastikan tumbuh dan berkembang serta tidak boleh ada satu anakpun yang tertinggal. Diskusi topik terkait Asesmen Nasional hari ini diharapkan dapat membuka pembahasan lebih lanjut apakah Asesmen Nasional dapat memberikan makna lebih bagi pertumbuhan dan perkembangan anak Indonesia serta dapat meningkatkan mutu Pendidikan. Juga, bagaimana sebaiknya para pendidik memandang Asesmen Nasional ini.

Foto Hj. Ledia Hanifa Amaliah, S.Si, M.Psi.T dari Komisi X DPR RI

Hj. Ledia Hanifa Amaliah, S.Si, M.Psi.T dari Komisi X DPR RI memulai pemaparan dengan mambahas dasar standar pendidikan anak Indonesia sudah tertuang dalam Pembukaan UUD NKRI 1945 Alinea, Pasal 31 UUD NRI 1945, Pasal 3 UU 20/2003. Secara ideal, dalam pelaksanaan pendidikan, perlu ada monitoring agar sistem pendidikan berjalan efektif, kehadiran Asesmen Nasional (AN) pada awalnya diharapkan mampu mengisi peran monitoring ini. AN menurut Ledia dibentuk dari 3 poin dasar yakni AKM (Asesmen Kompotensi Minimum), SK(Survey Karakter), dan SLB (Survey Lingkungan Belajar). Lebih lanjut Ledia mengungkapkan idealnya AN hanya sebagai baseline bukan evaluasi, tidak lain karena kemampuan tiap daerah sangat berbeda. Menurutnya tantangan pendidikan di Indonesia masih cukup banyak, ditambah dengan masa pandemi yang belum jelas kapan berakhir ini, pemerintah perlu melakukan percepatan penyediaan materi belajar yang sesuai, serta memudahkan perolehan materi pembelajaran. Tantangan pendidikan yang dimaksud ialah: kesenjangan kemampuan/kompetensi guru, kurangnya sarana dan prasarana, ketidakbersambungan pendidikan dasar, menengah dengan pendidikan tinggi, serta inkonsistensi regulasi.

Untuk itu saat ini yang perlu difokuskan adalah diskusi pemangku kepentingan untuk membuat blueprint agar amanat konstitusi bisa terlaksana dengan meninjau baik-baik karakter generasi dan tantangan masa depannya. Kedua; perlunya standar minimum yang menjadi target pembelajaran pada satuan pendidikan, disertai dengan kajian pencapaian dan evaluasinya. Ketiga; konsentrasi pemerintah tidak boleh hanya pada mutu sekolah negri namun juga swasta. Swasta bukan hanya berdiri untuk melengkapi kekurangan jumlah sekolah negri. Keempat; standar pembelajaran harus memastikan para siswa berkebutuhan khusus dan siswa berbakat untuk mendapat hak pendidikannya. Jangan sampai talenta siswa yang begitu banyak akan tersia-siakan karena program pendukungan belum memadai.

Foto Pak Abdullah Mukti, Pengurus Majelis Dikdasmen, PP Muhammadiyah

Abdullah Mukti, Pengurus Majelis Dikdasmen, menekankan bahwa Pendidikan Nasional seharusnya kembali pada konstitusi, jangan sampai ada perubahan tanpa pertimbangan matang. Satu langkah saja salah dalam pendidikan, dapat berpotensi menyebabkan kerusakan bangsa di masa depan. Kemajuan pendidikan nasional di Indonesia mengalami banyak tantangan karena sangat multikultural, budaya, dan keyakinan. Lebih lanjut Mukti memaparkan beberapa poin yang perlu dikritisi terkait AN antara lain sebagai berikut: pertama, sampling yang dilakukan secara online, padahal celah kelemahan pembelajaran daring (digital gap) nya saja masih belum terselesaikan, apalagi di daerah 3T. kedua, kondisi pembelajaran di era pandemi tidak maksimal sehingga hasilnya memang tidak sesuai harapan. Asesmen akan baik jika kita berada dalam kondisi ideal, sehingga feedback assessment bisa didapat. Untuk itu, selama pandemi masih berlangsung, kebijakan asesmen harus ditunda sambil menguatkan infrastruktur untuk mengisi digital gap. Kebijakan AN juga harus diiringi kebijakan dalam proses penerimaan peserta didik baru. Apakah masih harus mengikuti zona atau jalur prestasi. Diskusi tenaga pendidik sangat penting dan perlu lebih sering dilakukan untuk pemetaan strategi pembangunan yang solutif bagi masalah pendidikan nasional.

Foto Pak Sunan Sunarto, Ketua Departemen Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan DPP PUI

Dalam diskusi ini Sunan Sunarto, Ketua Departemen Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan DPP PUI, memandang bahwa AKM dapat menjadi taruhan gengsi yang tinggi dan menjadi beban tambahan bagi penggerak dan tenaga pendidik. Hal ini akan menyebabkan guru mendorong siswa untuk mendapat skor tinggi demi “pencitraan”, pelajaran yang dianggap tidak relevan juga akan menjadi terpinggirkan. Selain itu, siswa yang tidak ditunjuk keterlibatannya dalam asesmen menjadi terabaikan secara periodik. Ia menyebut bahwa AN dapat berimplikasi pada mutu pendidikan jika kondisi diatas dimitigasi, yakni dengan merancang kebijakan tindak lanjut untuk pemberian dukungan pada sekolah, juga perlu adanya asesmen yang sama dalam versi sederhana yang bisa digunakan mengajar sehari-hari. Asesmen mandiri ini harus dilengkapi petunjuk pedagogi dan sumber belajar yang relevan untuk mengembangkan kompetensi siswa sesuai jenjang pendidikan.

Dalam pemaparannya, Rahmat Syehani menjelaskan bahwa ada yang kurang dalam elemen penyelenggaraan penjaminan mutu pendidikan nasional, yakni Check point sebagai alat “diagnosis” untuk setiap siswa. Dimasa lalu ang sering dipakai ialah konsep “otopsi” seperti Ebtanasa, Ujian Nasional, maupun UNBK. Oleh karena itu, kemunculan Asessmen Nasional sebagai solusi memperbaiki kelemahan UN, rasanya tidak tepat karena keakuratan “diagnosis” AN tidak dapat menggambarkan realitas sebenarnya. Lebih lanjut Rahmat memaparkan poin usulan lain yang mungkin dapat dilaksanakan yakni dengan membangun instrumen diagnosis yakni memperbaiki sistem penjaminan mutu dengan pemanfaatan DAPODIK yang diarahkan pada pengawalan mutu pendidikan. Di era digital dengan kemajuan “Big Data” proses penjaminan mutu pendidikan dengan menerapkan personalisasi kebutuhan dan strategi belajar siswa sangat mungkin dilakukan. Tentu saja sebaiknya basisnya daerah, karena keragaman yang tinggi antar wilayah di Indonesia.

Webinar kemudian ditutup dengan penyampaian poin penting oleh para narasumber bahwa yang terpenting dalam pelaksanaan AN ini adalah koordinasi, diskusi kritis, serta melakukan perbaikan-perbaikan secara lokal dimulai dari sekolah masing-masing agar tercipta pendidikan nasional yang kondusif untuk mengembangkan potensi dan keunikan siswa.